1 | Keppres Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional |
2 | Keppres Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri |
3 | Keppres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung |
4 | Keppres Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri |
5 | Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
6 | Keppres Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform |
7 | Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
8 | Perpres Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar |
9 | Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional |
10 | Perpres Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan |
11 | Perpres Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Peneteapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Tangga |
12 | Perpres Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan |
13 | Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
0 comments:
Post a Comment