Kumpulan Undang-Undang

1	Undang Undang Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1952 Penetapan "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang -Undang
3	Undang Undang Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
4	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
5	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan Dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
6	Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
7	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir
8	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas Dan Wewenang Agraria
9	Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
10	Perpu Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Penambahan Bea Balik Nama
11	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
12	Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda
13	Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia
14	Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
15	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
16	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya
17	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
18	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
19	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman
20	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
21	Perpu Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
22	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
23	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
24	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
25	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
26	Perpu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
27	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
28	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
29	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
30	Perpu Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
31	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
32	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum